Posisi KPH Dalam Perspektif Tata Ruang

Pentingnya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi bagian dalam pengembangan tata ruang serta wadah bagi pengelolaan kawasan lindung dan hutan produksi karena KPH telah menjadi bagian dari pembangunan nasional dan secara hirarki menjadi bagian dari pembangunan daerah. Selain itu, kehadiran KPH merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan dipertegas dalam RKTN Kementerian Kehutanan tahun 2011-2030.

Dalam Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah, tujuan pengembangan tata ruang makro Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

  1. Membuka wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai antisipasi dari kondisi keterisolasian antar wilayah guna menciptakan peluang percepatan pembangunan dan pemanfaatan potensi wilayah dalam hal investasi dan aktifitas perekonomian.
  2. Menjaga keamanan daerah perbatasan, untuk mengantisipasi adanya gangguan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan potensi wilayah.
  3. Mengembangkan sistem interaksi ruang antar wilayah nasional, KTI dan antar wilayah dalam lingkup Pulau Sulawesi sehingga tercipta pemerataan pembangunan antar wilayah dan pemantapan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam perannya sebagai pemasaran produk unggulan wilayah (kehutanan, perkebunan, perikanan danpariwisata).

Selanjutnya tujuan pengembangan tata ruang mikro Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

  1. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah Provinsi Sulawesi Tengah terutama sumberdaya alam.
  2. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
  3. Memantapkan fungsi kawasan lindung untuk mendukung terhadap pengembangan pemanfaatan kawasan budidaya.
  4. Mengembangkan kawasan-kawasan yang termasuk strategis dan merupakan kawasan andalan baik lingkup nasional maupun provinsi.
  5. Mengembangkan sistem transportasi wilayah yang dapat menciptakan perkembangan perekonomian wilayah, kemudahan pergerakan barang dan manusia dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
  6. Mensinergikan fungsi dan peran sistem kota-kota, antar wilayah daratan utama (main land) dengan wilayah kepulauan dan antar pusat-pusat pertumbuhan.

Berdasarkan tujuan pengembangan tata ruang makro dan mikro Provinsi Sulawesi Tengah, maka arahan pengelolaan kawasan sebagai berikut:

Arahan pengelolaan kawasan lindung:

Arahan pengelolaan kawasan lindung Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas: (a) arahan pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; (b) arahan pengelolaan kawasan perlindungan setempat; (c) arahan pengelolaan kawasan suaka alam; (d) arahan pengelolaan kawasan pelestarian alam; (e) arahan pengelolaan kawasan cagar budaya; (f) arahan pengelolaan kawasan rawan bencana alam; dan (g) arahan pengelolaan kawasan lindung lainnya.

Arahan pengelolaan kawasan hutan produksi:

Arahan pengelolaan kawasan hutan produksi yang terdiri atas: kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi, yaitu: (1) penetapan batas kawasan hutan produksi terutama yang belum ditata batas dalam rencana yang lebih rinci (RTRW kabupaten/kota); dan (2) pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan meliputi: (a) untuk pemanfaatan ruang yang dinilai tidak merusak dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan intensitas (limitasi) kegiatan, pelaporan, dan pengawasan/monitoring; dan (b) untuk pemanfaatan ruang yang dinilai dapat merusak dilakukan penutupan kegiatan, penertiban, penerapan sanksi, rehabilitasi apabila terjadi kerusakan. (3) peningkatan koordinasi antar sektor dan instansi dalam pengelolaan kawasan; (4) pemanfaatan potensi hasil hutan berprinsip konservasi sumberdaya alam secara berkelanjutan; (5) perijinan pemungutan hasil hutan diperketat; (6) penyelesaian masalah tumpang tindih (over lapping) pemanfaatan kawasan terutama dengan kawasan lindung dan kawasan budidaya lainnya; (7) peningkatan Inventarisasi dan Pemantapan Tataguna (Intag) Kawasan; dan (8) meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat sekitar kawasan.

Dari tujuan pengembangan tata ruang provinsi dan arahan pengelolaan kawasan lindung dan hutan produksi seperti diuraikan di atas, menggambarkan bahwa posisi KPH dalam perspektif tata ruang wilayah dan pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah tergolong penting.