Perhutanan Sosial Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa

Salah satu unsur yang menentukan penggunaan Dana Desa dapat dikelola secara berkelanjutan adalah Dana Desa didayagunakan untuk pemanfaatan sumber daya alam di Desa. Contoh penggunaan Dana Desa untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna diantaranya untuk Kehutanan Sosial.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan ini diatur oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Pemerintah sedang menggalakan program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat Desa dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi.

Ada lima skema dalam program perhutanan sosial yaitu: (1) Hutan Desa yakni hutan negara yang hal pengelolaannya diberikan kepada lembaga Desa untuk kesejahteraan Desa. (2) Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. (3) Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. (4) Hutan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilatah masyarakat hutan adat. (5) Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industry primer hasil hutan.

Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi Desa dan/atau warga masyarakat Desa di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka Desa dan/atau masyarakat Desa dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini maka masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari.

Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial. Misalnya, Dana Desa digunakan untuk membiayai usaha ekowisata yang diarahkan untuk menggerakan roda perekonomian warga Desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *