Pengendalian Perubahan Iklim Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa

Guna menjamin keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat desa dalam jangka panjang, penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan pada kegiatan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan ini diatur oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Salah satu mitigasi perubahan iklim adalah melalui program REDD+ / Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, ditambah dengan Peran Konservasi, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Peningkatan Stok Karbon.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penyiapan kegiatan REDD+ seperti peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa mengenai REDD+ dan penyusunan perencanaan kegiatan REDD+ di tingkat Desa.

Selain itu, juga dapat digunakan untuk kegiatan aksi REDD+ yang dilaksanakan sejalan dengan kegiatan pembangunan hutan Desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan tanaman rakyat, dan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam kerangka REDD+ yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup. Kegiatan ini terdiri atas: (1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan; (2) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan; (3) pengembangan wisata berbasis sumberdaya Desa (ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan Desa secara berkelanjutan; (4) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani/agroforestry; (5) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS; 6) pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut; (7) pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan (8) dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai upaya pengelolaan hutan desa yang berkelanjutan.

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam kerangka REDD+ yang dapat dibiayai Dana Desa juga meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain: (1) penyuluhan dan pelatihan masyarakat Desa tentang program REDD+; (2) pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD+; (3) patroli kawasan hutan Desa; (4) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek ilegal loging. (5) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan Desa; (6) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan: (7) pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah Desa; dan (8) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk penggunaan pupuk organik.

Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam
Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai pencegahan dan penanggulangan bencana tanah longsor melalui kegiatan-kegiatan antara lain melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon penyangga dan melakukan panghijauan pada lahan-lahan terbuka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *