Pengembangan Wisata Alam di KPH Pogogul

Hutan Produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Dalam fungsinya sebagai produsen hasil hutan, hutan produksi memiliki potensi jasa lingkungan berupa wisata alam. Kegiatan wisata alam di Hutan Produksi dapat dilakukan untuk menikmati gejala keunikan, keindahan alam, pembelajaran dan memahami lingkungan alam.

Hutan Produksi pada KPH Pogogul dengan jasa lingkungan potensial diantaranya berada di sekitar Kelurahan Kumaligon dan Kelurahan Leok I. Potensi yang dimiliki kawasan ini diantaranya keanekaragaman hayati yang tinggi, keunikan dan keindahan bentang alam, yang secara keseluruhan mempunyai peranan penting sebagai obyek wisata alam yang potensial untuk dikembangkan.

Keseluruhan potensi obyek wisata alam di atas merupakan sumber daya ekonomi, sekaligus merupakan media pendidikan dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan obyek wisata alam sangat terkait dengan berbagai kepentingan yang melibatkan aspek kawasan hutan, pemerintah kabupaten, aspek masyarakat, dan pihak swasta di dalam suatu sistem tata ruang wilayah.

Dalam konteks kepentingan kawasan hutan, kawasan hutan produksi di sekitar Kelurahan Kumaligon dan Kelurahan Leok I merupakan Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (HHK-HA) dengan luas ±282,59 ha atau 0,15% dari luas total wilayah KPH Pogogul. Pelaksanaan pengelolaan atas kawasan ini merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam operasioanlisasinya dilakukan oleh UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pogogul. Dalam pengelolaannya, Hutan Produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Dalam fungsinya sebagai produsen hasil hutan, hutan produksi memiliki jasa lingkungan potensial yang dapat dikelola dan dimanfaatkan dalam bentuk usaha wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam, tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan, dan/atau tidak mengurangi fungsi utamanya. Untuk itu dalam desain tapak wisata alam pada kawasan ini, dilakukan pembagian ruang yang meliputi ruang publik dan ruang usaha.

Dalam konteks kepentingan pemerintah kabupaten, wisata alam merupakan sub sistem dari pengembangan pariwisata kabupaten, oleh karena itu pemerintah kabupaten memiliki peran penting dalam pengembangan obyek wisata alam. Pemerintah kabupaten perlu mengkoordinasikan instansi terkait untuk mendukung pengembangan wisata alam. Dukungan dari instasi terkait yang berkaitan erat dengan pengembangan wisata alam diantaranya pemeliharaan jalan menuju lokasi obyek wisata alam, dan pemasaran dengan mengkoordinasikan berbagai pihak yang berada di bawah kewenangannya.

Dalam konteks kepentingan masyarakat, keberadaan lokasi wisata alam dapat ikut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan usaha di dalam dan di sekitar lokasi obyek wisata alam. Untuk itu perlu dikembangkan kemitraan dengan masyarakat dalam rangka mendukung optimalisasi pengembangan obyek wisata alam.

Sedangkan dalam konteks kepentingan pihak swasta, pengembangan obyek wisata alam perlu dilakukan dengan memberi kesempatan dan mengatur pemanfaatan obyek wisata alam untuk tujuan pariwisata yang bersifat komersial kepada pihak ketiga, sehingga berdampak positif dalam membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *