Pengembangan Ekonomi Masyarakat di KPH

Guna meningkatkan ekonomi masyarakat di dalam atau sekitar KPH dan terwujudnya hutan lestari, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan Kegiatan Forum Bisnis dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Percepatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Masyarakat di KPH se Sulteng, pada tanggal 4 September 2017 bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Dalam kesempatan ini Gubernur mengatakan bahwa kerja sama yang ditandatangani Pemprov Sulteng dan Kementerian LHK merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada Pemda dalam mempercepat pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah KPH.

Lebih lanjut Gubernur mengatakan, bahwa percepatan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat di wilayah KPH memerlukan perhatian dan komitmen bersama, termasuk pihak ketiga yakni swasta yang diharapkan menjadi pasar dari produk-produk yang dikelola KPH.

Sedangkan Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan Ditjen PHPL Kementerian LHK mengatakan KPH ke depan tidak menjadi ‘costcenter’, tetapi ‘profitcenter’. “Kalau hutannya bagus, otomatis potensi sumber daya alam yang ada di dalan kawasan hutan akan bagus pula dan sebaliknya,” kata dia lagi.

Lebih lanjut dikatakan, hasil hutan bukan hanya terpaku pada kayu semata, tetapi ada hasil hutan bukan kayu, seperti rotan, damar, madu, getah pinus, getah karet, kemiri dan lainnya.